PARENTHINGSOFFICIAL.COM- Di tengah derasnya arus digitalisasi informasi, peran media tidak lagi sekedar menyampaikan berita saja tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan ruang publik dalam lingkup digital. Kehadiran media – media baru yang tidak memiliki basis website tetapi hanya mengandalkan platform media sosial saja, media – media seperti ini disebut sebagai homeless media/new media.
Hadirnya jenis media baru seperti ini mengakibatkan tidak adanya pengawasan, karena new media tidak terdaftar dalam dewan pers, sehingga berita – berita yang disebarluaskan tidak memperhatikan unsur – unsur kode etik jurnalistik.
Era media baru saat ini membuat masyarakat kini lebih cepat menerima informasi dari media digital dan media sosial dibandingkan dengan situs resmi dari pemerintah. Akibatnya, ketika pemerintah lambat dalam menyampaikan informasi, ruang yang kosong tersebut cenderung akan langsung diisi oleh hoaks, propaganda, atau narasi yang menyesatkan.
Beberapa hari ini terdapat informasi yang mengatakan beberapa new media/homless media telah bergabung menjadi mitra pemerintah. Hal ini tentu menimbulkan beberapa perspektif publik baik pro dan kontra, karena meskipun new media ini tidak memiliki kredibilitas seperti media media konvensional, tetapi new media ini memiliki pengikut atau pembaca yang bisa saja terpengaruhi oleh media.
New Media Forum/Homless Media sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pemerintah.Walaupun tidak memiliki kewajiban atau terikat dengan kode etik jurnalistik/pers, media memiliki tugas utama sebagai pengawas kekuasaan, bukan menjadi bagian dari kepentingan pemerintah.
Jika media terlalu sering bekerja sama dengan pemerintah, independensi media bisa dipertanyakan. Masyarakat dapat menganggap media tidak lagi netral dan hanya menjadi alat untuk membangun citra pemerintah. Hal ini berbahaya karena kepercayaan publik terhadap media bisa menurun.
Dikutip dari CNN Indonesia,Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) melalui Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Kurnia Ramadhana mengatakan, “Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” Ujarnya
Walaupun dikatakan pemerintah tidak melakukan intervensi ataupun arahan kepada new media tetapi media seharusnya berdiri di pihak masyarakat dengan menyampaikan informasi secara objektif dan berani mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah justru berpotensi membatasi kebebasan pers dan mengurangi fungsi kontrol sosial media.Karena itu, New Media Forum lebih baik menjaga jarak profesional dengan pemerintah agar tetap bebas, kritis, dan dipercaya publik. (Vinaya/Nasib)